Pada Senin (17/2), ratusan pelajar dari berbagai jenjang di Kabupaten Dogiyai melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati di Jalan Trans Papua, Mowanemani, Distrik Kamuu, Papua Tengah. Demonstrasi ini merupakan bentuk penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Para siswa menuntut agar pemerintah segera mengalihkan fokus dari penyediaan makanan ke penyediaan pendidikan gratis Dogiyai, guna memperbaiki mutu proses belajar mengajar di daerah mereka.
Koordinator aksi, Thias Goo, yang mewakili siswa mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK, menyampaikan bahwa program makan siang gratis seharusnya digantikan dengan inisiatif pendidikan gratis. Menurut Thias, perhatian pemerintah hendaknya lebih diarahkan pada perbaikan infrastruktur sekolah, penyediaan peralatan dan fasilitas belajar, serta peningkatan tunjangan bagi guru dan karyawan sekolah. "Dengan pendidikan gratis, kita tidak hanya meningkatkan kualitas belajar, tetapi juga mempersiapkan generasi yang berkualitas untuk masa depan," ujarnya.
Para pelajar juga mengungkapkan keprihatinan atas insiden keracunan makanan yang sempat mengguncang wilayah Papua Tengah, sehingga mereka berharap aparat keamanan memastikan setiap siswa mendapatkan pelayanan yang aman di sekolah. "Program makan bergizi kurang memberikan dampak positif bagi kami, sehingga kami menginginkan evaluasi dari pemerintah dan pengalihan kebijakan ke pendidikan gratis," tegas Thias.
Penjabat Bupati Dogiyai, Marthen Ukago, SE, M.Si, mengonfirmasi bahwa aspirasi para pelajar akan disampaikan melalui dialog terbuka bersama Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta melibatkan perwakilan orang tua murid. "Kami mengapresiasi keberanian anak-anak dalam menyampaikan aspirasinya secara tertib. Dalam waktu dekat, aspirasi ini akan kami teruskan ke pihak berwenang untuk ditindaklanjuti," jelasnya.
Lebih lanjut, Agustinus Pigai, anggota DPRK Dogiyai jalur otsus, menegaskan bahwa tuntutan para pelajar akan dibahas bersama eksekutif dalam rapat kerja, yang kemudian akan dilanjutkan ke tingkat Provinsi Papua Tengah dan pusat. "Mengingat Program Makan Bergizi Gratis menggunakan APBN, aspirasi pendidikan gratis harus segera diprioritaskan oleh pemerintah," ujar Agustinus.
